Kadisnakertrans Pecat Honorer, Diganti Anak Kandung
jpnn.com - KUPANG – Sebuah contoh tak terpuji dilakukan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTT, Simon Tokan. Tiga tenaga honorer di dinas tersebut yang sudah bekerja hampir 10 dipecat dengan surat tertanggal 9 Februari 2016. Ketiganya adalah Dony Mautang, Mukhlis Iliias dan Ahmad Atapukan yang ditempatkan sebagai penjaga malam di lingkup dinas tersebut.
Ironisnya, sebelum memecat anak buahnya, Simon Tokan justru memasukkan keponakannya, Laura Tokan dan bahkan anak kandungnya, Lita Tokan sebagai honorer di dinas yang dipimpinnya.
Ulah sang kadis pun berbuntut panjang. Ketiga tenaga honorer kemudian mengadu ke Komisi V DPRD NTT, sehingga Simon Tokan dan jajaran dipanggil DPRD NTT, Senin (15/2) untuk diminta bertanggung jawab.
“Ini perilaku satu provinsi seperti ini. Sialnya, terungkap di Nakertrans. Kasih masuk anak kandung, keluarga sampai nene moyang semua masuk,” tuding Anggota Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto saat rapat dengan Disnakertrans dan jajaran.
Dengan nada tinggi sambil menunjuk kiri dan kanan, Jimmi menyindir kinerja Simon Tokan sebagai kepala dinas teladan. Pasalnya, informasi yang dihimpun politikus Partai Hanura itu menyebutkan, sang kadis sering kerja lembur hingga larut malam di kantor. Namun, lanjut Jimmi, hasilnya justru tidak ada.
“Kita dapat informasi, Pak Kadis ini teladan, kerja sampai tengah malam, sampai pagi, tapi masalah tenaga kerja tidak beres. Kalau tiga honorer itu tidak dipekerjakan kembali, kami akan pakai hak kami untuk panggil gubernur dan pertanyakan soal ketenagakerjaan di NTT," ancam Jimmi seperti dilansir Timor Express (Grup JPNN).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V, Winston Rondo itu benar-benar panas. Seluruh anggota Komisi V menyudutkan sang kadis. Bahkan, setelah diinterupsi, Simon Tokan memanggil anggota Komisi V, Kristofora B. Bantang dengan sebutan Ibu Jhon (istri Jhon Kotan, red), bukan lagi sebagai Dewan yang terhormat. Hadir pula pada kesempatan itu, Anggota Fraksi Golkar, Maximilianus Adipati Pari, Anselmus Tallo (F-Demokrat) dan Kristien Samiyati Paty (F-Nasdem).
Politikus PAN, Agus Lobo bahkan menyebut Disnakertrans tidak sehat. Pasalnya, sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas kasus-kasus antara perusahaan dan tenaga kerja, justru menjadi sumber masalah ketenagakerjaan.