Kaltim Kandidat Kuat Ibu Kota Negara, Terbayang Sektor Jasa jadi PAD Menggiurkan

Apalagi, infrastruktur di Kaltim dianggapnya sudah menunjang. Pembangunan akan semakin pesat jika ibu kota negara benar-benar pindah ke provinsi ini. “Sokongan dananya besar, Rp 400 triliun lebih,” kata dia.

Dia juga setuju bila Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto menjadi lokasi ibu kota. Menurutnya, tahura berbeda dengan karst yang menjadi sumber cadangan air.

“Bukit Soeharto hutan. Kalau dikaji, potensi kerusakan alam tidak akan berpengaruh besar. Apalagi kalau serius membangun pusat pemerintahan di sana, aktivitas pertambangan di sana bisa dihilangkan,” beber calon legislatif yang kembali terpilih lewat Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan itu.

Dia menegaskan, Kaltim harus siap beralih sumber pendapatan jika mau menjadi ibu kota negara. Lagi pula pendapatan dari dana bagi hasil (DBH) hanya Rp 3,5 triliun. Nilai tersebut lebih kecil daripada pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp 5 triliun.

“Artinya, kalau eksploitasi batu bara disetop, perlu menguatkan sektor PAD. Misalnya pajak dan jasa. Kerusakan lingkungan bisa dihindari,” ungkapnya.

Diwawancarai terpisah, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam Kaltim) Pradarma Rupang mengatakan, pemindahan ibu kota negara harusnya bisa membuat Kaltim berdiri tanpa pertambangan. “Seharusnya bisa. Kewenangan kan di kepala negara,” sebut dia.

Kendati demikian, pihaknya tidak menyetujui ibu kota berlokasi di Tahura Bukit Soeharto. Sebab, hutan konservasi tersebut menjadi salah satu penyangga cadangan air bagi empat wilayah di Kaltim. Yakni, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), dan Penajam Paser Utara (PPU). “Tahura jadi salah satu pemasok oksigen terbesar di provinsi ini. Keberadaannya sangat vital,” terangnya.

BACA JUGA: Terungkap, Ribuan Suara Milik Sejumlah Partai Bergeser ke NasDem