Kampus Merdeka: Memajukan Pendidikan Tinggi Butuh Gotong Royong

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ingin menciptakan era baru pendidikan tinggi, yaitu jenjang S-1 sebagai hasil dari gotong royong seluruh aspek masyarakat.

"Bukan hanya perguruan tinggi yang bertanggung jawab atas pendidikan mahasiswa Indonesia tetapi seluruh masyarakat Indonesia," kata Mendikbud Nadiem Makarim di depan peserta Rapat Koordinasi Pendidikan Tinggi, di Jakarta, Jumat (24/1).

Kebijakan Kampus Merdeka ini, kata Nadiem, merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling memungkinkan untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria optimistis dengan kebijakan Kampus Merdeka yang memberikan kebebasan mahasiswa untuk melakukan beragam kegiatan di luar program studinya hingga tiga semester.

Dengan adanya keterbukaan dan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk bersentuhan dengan lapangan melalui proyek desa, magang dan praktik industri, dan sebagainya, akan membuat mahasiswa jauh lebih siap menghadapi masa depannya.

Menepis anggapan bahwa hal tersebut akan mengurangi mutu riset dan inovasi, ia menyatakan bahwa yang diperlukan saat ini adalah riset yang transformatif dan kolaboratif multi-disiplin keilmuan.

"Yang diperlukan ke depan adalah riset-riset yang transformatif, yang bersentuhan dengan realitas dan memberikan solusi atas persoalan yang ada. Justru itu akan menjadi inspirasi bagi riset," tambahnya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt. Dirjen) Pendidikan Tinggi Nizam menyampaikan bahwa implementasi kebijakan ini bergantung pada kecepatan para rektor untuk merespons.