Kang Emil Mengeluh Soal Akses Data Kependudukan, Kemendagri Jawab Begini

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menanggapi keluhan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yang mengaku kesulitan mengakses data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.

Keluhan Kang Emil yang karib Ridwan Kamil ini sebelumnya dimuat dalam sebuah pemberitaan media online nasional 'Ridwan Kamil Keluhkan Sulit Mendapat Data KK Dari Dukcapil Kemendagri'.

Menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, pihaknya selama ini sepenuh hati memberi bantuan kepada Pemprov Jawa Barat, dalam rangka verifikasi data penduduk.

"Sepenuhnya kami membantu dengan iktikad baik, agar bantuan sosial di Jabar bisa tepat sasaran," ujar Zudan dalam pesan tertulis, Selasa (12/5).

Menurut Zudan, kemendagri selama ini sebenarnya telah memberikan hak akses kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Jabar.

Hak itu diberikan setelah ada perjanjian Kerja sama (PKS) antara Disdukcapil dengan Diskominfo Jabar melalui akses Data Warehouse (DWH) terpusat, dengan kuota akses lima ribu perhari.

"Secara kronologis saya uraikan bahwa pada 12 April lalu Sekda Jabar Setiawan Wangsaatmaja melalui WA (WhatsApp) meminta bantuan untuk mempertajam akurasi data dan mencegah tumpang tindih data," ucapnya.

Permintaan itu ditindaklanjuti dengan surat dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil Jawa Barat Nomor: 470/191/PIAK, tanggal 13 April 2020, perihal permohonan penambahan kuota hak Akses dari lima ribu menjadi empat juta data/hari.