Kapolri Harus Banyak Belajar Sejarah Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Daeng Muhammad mengatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian seharusnya arif dalam menyampaikan pendapat. Dia mengatakan, jangan sampai Kapolri terkesan melakukan politik belah bambu, untuk memecah belah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.

“Pak Kapolri harus arif dalam berpendapat, berargumen, apalagi di hadapan publik. Ini seperti politik belah bambu,” kata Daeng di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1).

Menurut dia, perilaku seperti ini tidak boleh dilakukan tokoh sekelas Kapolri yang mengucapkan kata-kata bahwa yang berjasa adalah Nahdatul Ulama (NU) dan Muhamadiyah.

“Kalau memang NU dan Muhammadiyah bagian dari proses perjuangan kemerdekaan Republik ini, ya kita harus akui bersama,” katanya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta Kapolri harus belajar dari sejarah. Menurut dia, bukan hanya NU dan Muhammadiyah saja melainkan ada gerakan-gerakan Islam lain juga yang berperan memerdekakan Republik ini.

“Janganlah ormas umat Islam dipecah-pecah oleh pola seperti ini,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto enggan menanggapi persoalan ini. Dia mengatakan karena Kapolri yang membuat pernyataan, sudah semestinya orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu yang memberikan klarifikasi.

“Kami mempersilakan seluruh media, seluruh rakyat Indonesia meminta klarifikasi kepada Kapolri untuk (mengetahui) apa yang dimaksud dengan ucapannya dan bagaimana tentunya eksesnya ke depannya,” kata Agus.

Sebelumnya, pernyataan Tito soal NU dan Muhammadiyah yang berjuang dalam kemerdekaan RI viral di media sosial. Dalam video tersebut, Tito memerintahkan jajarannya untuk bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Alasannya, organisasi itu adalah pendiri negara.