Kartu Prakerja Gagasan Kubu Jokowi Berbeda Dengan Subsidi Pengangguran Di Australia

Dalam debat kandidat wakil presiden pada hari Minggu (17/03) mendatang, warga Indonesia akan menantikan penjelasan lebih lanjut mengenai program kartu prakerja yang digagas kubu Joko Widodo dan Maruf Amin.

Usulan tersebut mendapat tanggapan beragam, termasuk dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, yang menilai program itu tidak akan menjadi solusi masalah pengangguran di Indonesia yang masih tinggi.

Mereka justru menilai program ini hanya akan membebani anggaran negara dan membuat pengangguran akan semakin malas dan mengalami ketergantungan.

Photo: Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) kubu 01 menegaskan kartu prakerja bukan menggaji pengangguran. (www.dpr.go.id)

Namun Mohammad Misbakhun, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo dan Maruf Amin, menegaskan kartu prakerja akan membantu lulusan sekolah menengah atas dan kejuruan untuk mempersiapkan diri membantu dunia kerja.

"Mereka akan dibekali pelatihan vokasi dan kita akan membantu mereka memenuhi kebutuhan diri selama mencari kerja dalam waktu tertentu," kata Misbakhun.

TKN menolak anggapan kartu yang ditargetkan diberikan kepada 2 juta orang di tahun 2020 itu nantinya disamakan dengan menggaji pengangguran atau menjadi bantuan modal usaha bagi penerimanya.

Sebelumnya sejumlah pihak mengatakan progam bantuan sosial banyak diterapkan di negara-negara maju, seperti Australia, Eropa, dan Amerika Serikat.