Kasus COVID-19 di Indonesia Melampaui Tiongkok, Politikus PKS Sentil Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai strategi penanganan coronavirus disease 2019 (COVID-19) oleh pemerintah perlu dievaluasi.

Terutama setelah kasus positif mencapai ratusan ribu dan angka kematian sebanyak 4.838 per data Senin (27/7).

Pasalnya, paradigma berpikir pemerintah dalam menangani COVID-19 lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dibandingkan kesehatan.

"Mulai dari Perppu penanganan corona, kampanye new normal yang kemudian diakui salah oleh pemerintah dan terakhir pembentukan Komite Penanganan COVID-19 yang lebih berdimensi ekonomi dan menjadikan Satgas Penanganan COVID-19 hanya bagian subordinat saja dalam perumusan kebijakan," kata Mufida, sapaan Kurniasih Mufidayati, dalam keterangan resminya, Rabu (29/7).

Menurut Mufida, kebijakan dengan paradigma ekonomi dalam penanganan Covid-19 saat ini terbukti keliru.

Terlebih ketika merelaksasi perkantoran dan pusat perbelanjaan. Saat ini, kata dia, perkantoran dan pusat perdagangan malah menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Mengacu data Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta per 25 Juli, terdapat 68 klaster perkantoran dengan 440 kasus positif dan 107 klaster pasar rakyat dengan 547 kasus.

"Kampanye new normal presiden dengan mengunjungi mal dan menyerahkan kewenangan perpanjangan PSBB di masing-masing daerah membuat kebijakan nasional penanganan COVID-19 ini tidak seragam. Jika dulu episentrum di Jakarta, kini ada delapan provinsi penyumbang terbesar COVID-19 di tanah air," papar legislator Fraksi PKS ini.