Kasus Sariantoni Ancam Suara Golkar dan Jokowi di Riau

jpnn.com, JAKARTA - Kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diduga melibatkan anggota DPRD Rokan Hulu Sariantoni berpotensi menggerus citra Partai Golkar dan Jokowi di pilpres 2019. Apalagi, politikus Golkar itu digadang-gadang bakal menjadi pengisi kursi wakil bupati Rohul.

"Dalam beberapa hari ini perhatian publik Provinsi Riau berfokus pada kasus yang membelit Sariantoni yang digadang-gadang menjadi salah satu kandidat wakil bupati," ujar pengamat politik dari Universitas Bung Karno Cecep Handoko di Jakarta, Rabu (12/12).

Cecep menerangkan, Sariantoni yang notabene merupakan kader Partai Golkar akan menjadi beban electoral terhadap pemenangan Jokowi-Maruf Amin di Propinsi Riau pada Pilpres 2019 mendatang.

"Jika DPP Golkar tetap memaksakan Sariantoni menjadi Wakil Bupati Rohul akan berbahaya bagi citra partai dan Jokowi tentunya sebab kasus dugaan penipuan dan penggelapan ini menelan banyak korban khususnya Para Petani sawit," jelasnya.

Dia sekaligus menyarankan agar pihak Kepolisian Daerah Riau yang menangani perkara bekerja secara profesional. "Saya yakin pihak Kepolisian Daerah Riau yang menangani perkara dugaan penggelapan dan penipuan ini bekerja profesional apalagi baru-baru ini ada survei dari LSI dan ICW bahwa lembaga bayangkara masih rentan terhadap pungli dan suap. saya yakin pak Tito sebagai Kapolri akan mengevaluasi kinerja bawahannya," ucapnya.

Oleh karena itu, imbuh Cecep, sebaiknya pihak Polda Riau segera melakukan panggilan paksa kepada Sariantoni yang diketahui sudah mangkir dua kali dari panggilan polisi.

"Saya dapat informasi bahwa Sariantoni sudah mangkir dua kali dari panggilan penyidik Polda Riau. Saya khawatir ini hanya upaya untuk mengukur waktu dengan motive tertentu," tutupnya.

Seperti diketahui, Sariantoni dilaporkan ke Polda Riau oleh koperasi yang bergerak dibidang usaha kebun sawit, di daerah Pujud Kabupaten Rohil, atas dugaan penipuan dan atau penggelapan hingga miliaran rupiah.