JPNN.com 
Kawal Realisasi, Demokrat Terus Dorong Efisiensi
Senin, 11 April 2011 – 03:03 WIB
Namun demikian Jafar juga mengingatkan, gedung DPR merupakan aset negara dan bukan milik golongan tertentu. Karenanya, pembangunanya pun tetap harus mengikuti standar pemerintah. Untuk itu FPD tetap mendorong upaya-upaya nyata pengefisiensian anggaran pembangunan gedung baru.
Jika semula ditetapkan sebesar Rp. 1,8 triliun, anggarannya kemudian turun menjadi Rp. 1,5 triliun, dan kini dipatok menjadi Rp. 1,138 triliun. "Jika rakyat berkehendak untuk dilakukan efisiensi lagi, maka kami akan meminta kepada segenap Anggota FPD di BURT dan Banggar (Badan Anggaran) untuk sekali lagi secara cermat dan seksama mengkalkulasi ulang anggaran pembangunan gedung ini seefisien mungkin," cetusnya.
Namun jika rakyat berkehendak bahwa gedung baru ini belum dipandang perlu, maka FPD pun, siap laksanakan untuk itu. "Ini sudah sesuai dengan pandangan dan pemikiran serta himbauan Bapak Presiden tentang pembangunan gedung baru DPR yaitu sesuai kepatutan, efisiensi dan kalau pun masyarakat menghendaki maka pembangunannya dapat saja ditangguhkan," pungkasnya.(ara/jpnn)
