Kearifan Lokal jadi Pertimbangan Koalisi

jpnn.com - jpnn.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengisyaratkan tidak mesti bergabung dengan koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di putaran kedua pilkada Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani mengatakan, semua partai menyadari bahwa koalisi pemerintahan itu untuk menyukseskan pemerintahan Jokowi-JK. Realitas ini berbeda dengan koalisi untuk pilkada.

“Sedangkan soal koalisi pilkada ini adalah koalisi berbasis kearifan lokal,” kata Arsul di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/2).

Dia menjelaskan, PPP di pilkada DKI putaran pertama beda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golongan Karya (Golkar), Nasional Demokrat (Nasdem), Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Namun di pilkada Banten, PPP berkoalisi PDIP dan Nasdem, berbeda dengan Golkar-Hanura-PKB. Sedangkan di pilkada Gorontalo, PPP berkoalisi bersama PDIP dan berbeda dengan Golkar. Lalu di pilkada Aceh, PPP berkoalisi bersama Golkar, Nasdem, Hanura, berbeda dengan PDIP dan PKB.

“Jadi, kenapa beda? Karena memang dalam penentuan dukungan pasangan calon ada kearifan lokal yang harus dipertimbangkan. Termasuk untuk DKI Jakarta,” kata anggota Komisi III DPR itu.(boy/jpnn)