Keberpihakan APBD Belum Sesuai Harapan

Untuk Penanganan Masalah Sosial

Senin, 08 November 2010 – 08:14 WIB

Keberpihakan APBD Belum Sesuai Harapan - JPNN.COM

JAKARTA – Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengakui, banyak daerah yang tidak mau memberikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan masalah sosial, seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Hal ini tentunya cukup menyulitkan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mengatasi masalah sosial yang sekarang ini banyak terjadi.

’’Keberpihakan APBD sebelum sesuai harapan. Ke depan dukungan APBD akan semakin penting mengingat PMKS dan PSKS tersebar di daerah. Sedangkan ketentuan otonomi daerah mewajibkan pemerintah daerah mengurus kesejahteraan sosial,’’ ujar Salim kepada INDOPOS (grup JPNN) kemarin.

Diakuinya, anggaran yang dimiliki Kemensos juga terbatas. Pada 2010 hanya mencapatkan Rp 4,1 triliun atau naik dari anggaran 2009 Rp 3,6 triliun. Tapi, kenaikan tersebut, sekitar Rp 300 miliar untuk Program Keluarga Harapan (PKH). ’’Harus kedepankan prioritas nasional pada 2011. Di setiap provinsi juga dibuat skala prioritas,’’ harap mantan duta besar Indonesia untuk Arab Saudi dan Kerajaan Oman tersebut.

Menurutnya, beban yang dipikul besar sekali. Dengan anggaran yang dimiliki dan penuh keterbatasan, harus memberikan semangat dan motivasi. Itu aset yang kuat dan mendasar. Tanpa itu sulit bagi pemerintah dan daerah untuk mengatasi masalah sosial. Belum lagi muncul bencana sosial.