Kebijakan Investasi harus Utamakan Kepentingan Nasional

jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo meminta kebijakan investasi harus mengutamakan kepentingan nasional. Bukan hanya dalam penciptaan lapangan kerja baru, tapi juga menurunkan angka kemiskinan dan memperkuat pelaku ekonomi domestik.

Kebijakan investasi juga harus memperkuat usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dengan memanfaatkan transfer alih teknologi yang ada. Serta, mendorong kemitraan usaha besar dengan UMKM.

"Saya minta kebijakan investasi betul-betul didesain dengan target kepentingan nasional kita," kata Presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi, dalam rapat terbatas tentang kebijakan investasi dan perpajakan di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (21/11).

Pada forum itu, Kepala Negara menyebutkan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi adalah investasi dan ekspor. Perbaikan-perbaikan dalam sektor tersebut sudah dan akan terus dilakukan, sehingga investasi di tanah air lebih kompetitif.

Karena itu, Jokowi minta agar kebijakan-kebijakan terkait dengan investasi, dan insentif perpajakan perlu dievaluasi berkala sehingga lebih menarik dibandingkan negara lain. Selain itu, implementasinya betul-betul bisa berjalan efektif.

"Kita tahu CAD, neraca perdagangan kita memerlukan ini, memerlukan perbaikan dan dengan investasi dan ekspor inilah kita dengan perbaikan itu," sebut mantan gubernur DKI Jakarta tersebut.

Di sisi lain, presiden ingin memastikan bahwa investasi yang mendapatkan insentif adalah sektor-sektor yang betul-betul memperkuat industri dan perekonomian nasional, bisa mendorong transformasi ekonomi, hilirisasi dari bahan mentah ke industri pengolahan, dan memperkuat industri yang berorientasi ekspor.

"Bisa memberikan nilai tambah, sehingga kita bisa merevitalisasi industri dan dapat mengurangi impor bahan baku serta menumbuhkan industri yang memanfaatkan sumber daya ekonomi lokal yang kita miliki," tandasnya.(fat/jpnn)