Kebijakan Jokowi Tak Berpihak kepada Kepentingan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi politik Kusfiardi mengkritik pemerintahan Jokowi terkait aspek idiologi, keamanan dan hubungan internasional. Menurutnya, selama hampir lima tahun ini, pemerintah tak menunjukkan keberpihakan pada kepentingan nasional.

Dia menyontohkan, kebijakan jaminan sosial maupun bantuan sosial yang berjalan, makin menjauh dari nilai-nilai Pancasila. "Bahkan mengabaikan amanat konstitusi UUD 1945," jelas Kusfiardi, Sabtu (30/3).

Sementra dalam hal keamanan, Co Founder FINE Institute tersebut menilai pemerintah masih jauh dari keharusan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Kusfiardi menyebut kebijakan keamanan hanya dilihat dari pencegahan dan penindakan kriminalitas.

"Padahal ancaman keamanan datang dari banyak penjuru. Salah satu contoh, pemerintah gagal memastikan keamanan produksi pangan nasional untuk memenuhi kebutuhan didalam negeri," sambungnya.

Alhasil, pemerintah memilih impor sebagai solusi instant. Padahal disaat bersamaan, menurutnya kebijakan impor tersebut justru menjadi ancaman bagi petani pangan nasional.

Tak hanya itu, dalam hal hubungan internasional, Kusfiardi mencatat pemerintah cenderung membiarkan ratifikasi perjanjian internasional yang mengabaikan aspek penting yaknni azas resiprokal. Contohnya ialah ratifikasi AFAS, yang membuka sektor keuangan nasional menjadi sejalan dengan liberalisasi keuangan global.

"Ratifikasi ini memperluas perusahaan keuangan global untuk beroperasi di Indonesia," urainya.

Ratifikasi tersebut mempengaruhi peran sektor keuangan dalam konteks kepentingan memajukan ekonomi bangsa. Alhasil, kegagalan itu pula yang membuat neraca keuangan negara tekor.