Kebijakan Pembatasan BBM tak Masuk Akal

Sabtu, 07 Januari 2012 – 21:18 WIB

Khusus bidang energi, Dewi juga menyoroti dengan tidak adanya Kebijakan Energi Nasional (KEN) dalam jangka pendek, menengah dan panjang,  menyebabkan potensi penerimaan negara di sektor ini banyak yang hilang percuma, dan tersedot oleh negara lain yang tidak saja mengelola dan memanfaatkannya. Tapi, tambah Dewi,  berbagai kewajiban pembayaran royalty yang seharusnya tinggi dan sepadan, cost recovery yang menjadi kewajiban pengelola pertambangan dan migas, hingga masalah  prosentase fokus penggunaan untuk sektor domestik tidak pernah dikelola dengan baik.

"Belum lagi sektor-sektor yang lain," kata politisi kelahiran Magelang, 16 Januari 1973, itu.

Dijelaskan Dewi kembali, pembatasan yang digaungkan pemerintah tidak ada landasan kajian yang komprehensif. Semuanya serba tanggung. Pembatasan untuk mobil sedemikian rupa dipaksakan, namun pemerintah lupa bahwa penggunaan BBM untuk sepeda motor justru peningkatannya malah jauh lebih besar.

"Coba saja hitung berapa jumlah peningkatan sektor transportasi. Tapi, jangan lupa bahwa sektor transportasi juga menjadi indikator keberhasilan ekonomi," tambah Dewi.

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, menegaskan pembatasan BBM yang sekarang tengah digadang pemerintah sebagai solusi

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next