Kebijakan Pengendalian Tembakau Memerlukan Inovasi

jpnn.com, JAKARTA - Profesor Ilmu Penyakit Dalam di Universitas Catania dan Pendiri CoEHAR (Pusat Penelitian Pengurangan Dampak Buruk Merokok), Riccardo Polosa menilai kebijakan pengendalian tembakau memerlukan sebuah inovasi.

Artinya, kebijakan tersebut harus mengadopsi pinsip-prinsip kesehatan dan menghormati hak asasi manusia.

“Pasalnya, penyakit yang berkaitan dengan merokok disebabkan oleh paparan TAR, senyawa kimia (yang dihasilkan) dari proses pembakaran rokok,” jelas Riccardo.

Alih-alih menerapkan satu solusi dengan kebijakan berhenti merokok, Riccardo mengatakan, aturan pengendalian tembakau saat ini perlu mempertimbangkan pendekatan yang terbukti efektif dalam mengurangi prevalensi merokok.

Salah satunya melalui pemanfaatan produk tembakau alternatif yang lebih rendah risiko daripada rokok.

“Pengendalian tembakau harus mempertimbangkan integrasi prinsip pengurangan bahaya melalui pemanfataan produk tembakau alternatif yang lebih rendah risiko (daripada rokok). Penurunan jumlah perokok sudah terjadi di negara-negara seperti Swedia, Norwegia, Inggris, Islandia, dan Jepang,” kata Riccardo.

Terpisah, Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo), Paido Siahaan, menjelaskan masih ada misinformasi bahwa produk tembakau alternatif memiliki risiko seperti rokok.

Padahal, produk yang merupakan hasil pengembangan inovasi dan teknologi dari industri tembakau ini menerapkan konsep pengurangan bahaya tembakau.