Kebocoran Soal Tes CPNS Biasanya Melibatkan Kepala Daerah

jpnn.com - SELEKSI CPNS 2013 dengan sistem lembar jawaban kerja (LJK) akan digeber 3 November mendatang. Upaya pengamanan dan pengawasan pun sudah dilakukan pemerintah dengan melibatkan institusi terkait.

Namun, mantan Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Ramli Naibaho yang kini menjadi dosen di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) memprediksikan, pengadaan CPNS tahun ini tetap akan diwarnai kebocoran.

Dia pun memberikan beberapa tips untuk meminimalisir tingkat kebocoran tersebut. Berikut petikan wawancara wartawan JPNN Mesya Mohammad dengan Ramli, kemarin (3/9.

Pelaksanaan seleksi CPNS 2013 tinggal dua bulan lagi. Dari analisa Anda, sudah memadaikah standar pengamanan dan pengawasan yang disusun pemerintah saat ini?

Sejauh ini sudah cukup, apalagi Badan Kepegawaian Negara (BKN) ikut juga. Tapi meski begitu, pengawasan dan pengamanan itu tidak artinya kalau pemerintah tidak memperhatikan aspirasi masyarakat.

Maksudnya apa Pak?

Aspirasi disini adalah seluruh laporan baik lewat surat, pemberitaan media, LSM, dan lainnya harus ditanggapi. Saya kira ini dulu yang harus difokuskan pemerintah. Saya juga yakin, selama proses pendaftaran CPNS berlangsung, banyak laporan pengaduan masyarakat yang masuk. Kalau ini tidak ditanggapi pemerintah, akan jadi pemicu maraknya kecurangan. Pada pelaksanaan CPNS 2009, 2010, dan 2012 ada kebocoran di daerah-daerah. Saat itu kita turunkan tim pusat untuk menyelidiki kasus kebocoran tersebut. Selain itu ratusan pengaduan masuk dan itu kami langsung sikapi. Dengan begitu, masyarakat akan terpacu untuk melakukan pengawasan pada seleksi CPNS. Di sisi lain, para calo CPNS akan keder karena tahu ada sanksi berat bagi yang sengaja main-main selama proses seleksi.