Kecam Kekerasan Berlatar Agama di Solo, Koalisi Soroti Gerak Lambat Aparat

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengecam kekerasan oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan agama terhadap sebuah keluarga di Surakarta atau Solo, Jawa Tengah pada Sabtu lalu (8/8). 

Koalisi tersebut menilai perbedaan keyakinan tidak boleh menjadi dasar bagi warga negara melakukan kekerasan atau mengambil tindakan perusakan dan mengintimidasi pihak lain.

"Selama keyakinan yang dimaksud tidak dinyatakan bertentangan dengan Pancasila atau konstitusi negara, maka keyakinan itu memiliki hak hidup di negara kita," ujar Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti saat membacakan pernyataan sikap Koalisi di Jakarta, Senin (10/8).

Selain itu, Koalisi juga menganggap keyakinan yang bertentangan dengan Pancasila atau konstitusi sekalipun tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan kekerasan terhadap pada penganutnya.

"Kami sangat menyesalkan sikap dan tindakan aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini," ujar Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jerry Sumampouw yang juga menjadi anggota Koalisi.

Menurutnya, dalam berbagai berita soal insiden di Solo itu disebutkan bahwa sejumlah aparat penegak hukum berada di lokasi saat kekerasan berlangsung.

"Namun, entah kenapa kejadian kekerasan seperti ini tetap dapat terjadi bahkan di hadapan petugas keamanan sekalipun," ucapnya.

Koalisi juga menyoroti penanganan hukum yang berjalan. Sebab, peristiwa itu sudah lebih dari 24 jam berlalu, namun belum ada langkah signifikan yang dilakukan penegak hukum.