KEK Sorong Papua Jadi Fondasi Kemajuan Ekonomi Wilayah Indonesia Timur

Pasalnya, Piter berpendapat nilai investasi untuk membangun smelter membutuhkan dana yang cukup besar, investor tidak ingin ketika smelter sudah dibangun, namun ketersediaan bahan baku langka maka yang terjadi akan mendatangkan kerugian.

“Investasi di Sorong peluang nya terbuka, wajar saja kalau China mensyaratkan adanya jaminan bahan baku investasi,” paparnya.

“Smelter adalah investasi yang nilainya sangat besar. Mereka pasti tidak mau rugi karena tidak tersedianya bahan baku,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Piter mengatakan pemerintah juga harus menghitung dan memastikan jumlah smelter dan bahan baku yang dibutuhkan. Sebab, hal itu akan berdampak pada pemenuhan bahan baku terhadap smelter-smelter yang ada di Indonesia.

“Jadi, pemerintah sangat perlu memperhitungkan berapa banyak investasi smelter yang akan dibangun disesuaikan dengan tingkat produksi nikel. Jangan sampai kebanyakan bangun smelter dan menyebabkan smelter-smelter tersebut berebut bahan baku,” ujar Piter.

Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya serius mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong agar dapat dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua.

KEK Sorong merupakan satu-satunya KEK di wilayah Papua. Menurut Bahlil, jika tidak ada perkembangan realisasi investasi di KEK Sorong sampai dengan akhir tahun 2023, maka status KEK tersebut dapat dicabut.

Namun, Bahlil meminta hal itu tidak dilakukan dan menjadikan dirinya sebagai jaminan.