Kekeluargaan Tapi Kapitalistik

Senin, 04 Oktober 2010 – 00:44 WIB

Tak terkecuali BUMN dalam cita-cita Bung Karno dan Bung Hatta, haruslah demokratis. Sahamnya ikut dimiliki oleh karyawan dan konsumen, sehingga diharapkan ruang usaha privat semakin lama semakin kecil. Tapi yang terjadi sekarang, saham BUMN malah dijual ke investor asing, sehingga ironisnya menjadi demokratis bagi orang asing.

Dapatkah dikatakan bahwa kiprah BUMN telah bagai si Malinkundang yang  mengkhianati konstitusi? Tak ada cara lain kecuali mengembalikan BUMN ke jiwa konstitusi. Bisa dimulai dengan mengamendemen UU BUMN, dan disusul dengan pembubaran Kementerian Negara BUMN, dan kemudian membentuk Badan Pengelola BUMN yang otonom tetapi demokratis. BUMN tak seharusnya mengulangi sejarah ketika masih dipegang oleh kolonial Belanda yang kapitalistik.

Nah, jika gaji dana fasilitas para direksi sedemikian fantastisnya, apa artinya? Sudah semakin kapitalistik? Ah, inilah akibatnya jika membicarakan gaji dan fasilitas yang wah di bank BUMN kita seraya sejenak melupakan penderitaan kaum miskin di negeri ini. Biasanya jawaban yang terdengar, “mari kita seminarkan lagi.” Olala! (**)

SESEKALI enak juga berbicara tentang orang kaya. Setidaknya agar orang-orang miskin yang pengeluarannya Rep 211.000 sebulan alias hanya hampir Rp

• First «
• Prev
• 1
• …
• 6
• 7

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News