Kekerasan Bukan Jalan Efektif Cegah Terorisme

Dia melanjutkan, bahwa di BNPT sendiri juga memiliki banyak kelompok ahli dari pakar-pakar masing-masing bidang.

"Kita menyeimbangi dalil-dalil salah dengan kontra narasi lewat ahli-ahli itu. Dalam program deradikalisasi kita juga ajak mantan kombatan-kombatan itu ke lapas-lapas untuk memberikan penyadaran kepada narapidana terorisme itu,” ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri dan Kapolda Jawa Barat ini.

Untuk itu, mantan Kapolres Metro Jakarta Barat dan Depok ini mengatakan bahwa RUU sangat penting melihat urgensi yang ada dalam masalah terorisme ini. Apalagi, Foreign Terrorist Fighter (FTF) yang datang dari luar ke dalam negeri.

"Masalah hate speech. Latihan-latihan militer yang dilakukan kelompok-kelompok tersebut, konten-konten radikal di dunia maya terlihat sangat bebas. Kita belum ada payung UU-nya," ujarnya.

 Dia menjelaskan, pola-pola yang digunakan oleh kelompok radikal dan teroris sering berganti. Pola yang digunakan pun dari hari ke hari semakin canggih.

“Ketika pola melawan dirasa tidak efektif, mereka menggunakan cara merangkul. Mereka masuk dan bergabung ke masyarakat bahkan ke badan-badan pemerintah yang strategis,” jelas Kepala BNPT.

Sementara itu Ketua Pansus DPR RI RUU tentang Tindak Pidana Terorisme, H.R. Muhammad Syafi’i mengatakan, selama ini penanganan teroris di Indonesia sudah berlangsung dengan standar operasional prosedur (SOP) yang biasa digunakan. Akan tetapi hal tersebut ternyata masih kurang efektif penanganannya.

Menurutnya, kurang efektifnya penanganan terorisme terbukti dengan pertumbuhan sel-sel baru terorisme di masyarakat dengan cara yang semakin canggih dan jumlah yang semakin besar.