Kembali Bangun PLTU di Banten

jpnn.com - TANGERANG- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan groundbreaking atau peletakkan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lontar serta transmisi untuk wilayah Jakarta Raya dan Banten di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, Jumat (10/6).

PT PLN akan membangun PLTU yang memiliki kapasitas 1x315 megawatt  di area seluas 11 hektare satu lokasi dengan PLTU 3 Banten Lontar, sehingga proyek lanjutan dari PLTU Lontar 1, 2, dan 3 mempunyai total kapasitas 4x315 mw. Proyek itu ditargetkan rampung dibangun dalam waktu 42 bulan setelah kontrak efektif.

Dalam sambutannya, Sekda Banten Ranta Soeharta yang mewakili Gubernur Banten menyampaikan penghargaannya atas kepercayaan pemerintah pusat karena Banten kembali dipilih menjadi tempat dilaksanakannya  proyek strategis nasional pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Lontar perluasan sebagai tambahan dari PLTU Lontar yang telah beroperasi selama ini dengan kapasitas 3 x 315 mw.

“Dengan dimulainya pembangunan PLTU Lontar perluasan ini, nantinya akan menambah jumlah pasokan daya listrik ke jaringan interkoneksi Jawa-Bali dari pembangkit yang berada di wilayah Provinsi Banten sebelumnya, yaitu PLTU Suralaya PLTU Labuan PLTGU Cilegon dan PLTU Lontar menjadi sebesar 6.625 mw,” kata Sekda.

Saat ini kata Sekda, meskipun di wilayah Banten telah terbangun beberapa pembangkit listrik, namun rasio elektrifikasi di Banten masih di kisaran 94,78% yang secara nasional sudah berada diatas rata-rata nasional, dengan jumlah rumah tangga yang belum dapat menikmati listrik secara permanen berjumlah 149.422 rumah tangga.

“Salah satu kendala kami adalah berubahnya peraturan mengenai kriteria hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat secara individu rumah tangga sehingga tahun ini tadinya direncanakan ada penambahan rumah tangga yang berlistrik sebanyak 15.300 ribu melalui program listrik perdesaan menjadi terhambat, karena kesulitan dalam penyerahannya kepada masyarakat,” jelas Sekda Banten.

Ranta meyakini,  masalah ini terjadi juga di beberapa Provinsi lain yang memiliki program sejenis. “Kami berharap pemerintah dapat menderegulasi peraturan terkait bantuan listrik untuk masyarakat yang tidak mampu dan masyarakat di perdesaan,” harapnya.

Sekda mejelaskan, sejalan dengan rencana 12 proyek strategis pemerintah di Provinsi Banten, tentunya penambahan pasokan daya listrik menjadi sangat penting, apalagi jika melihat tingkat pertumbuhan investasi di Provinsi Banten yang sampai saat ini tumbuh sebesar 14 % per tahun, dimana capaian pada tahun 2015 adalah sebesar 45,03 trilyun yang terdiri dari investasi PMDN sebesar 10,71 trilyun, PMA sebesar 34,32 trilyun.