JPNN.com 
Kemenag Pamekasan Minta Upeti 25 Persen
jpnn.com - PAMEKASAN - Kasus korupsi dana block grant di Kemenag Pamekasan kian menujukkan titik terang. Kemarin (23/10) pihak kejaksaan menjelaskan modus pengerukan dana rehabilitasi kelas tahun anggaran 2012 itu.
Perbuatan yang dikategorikan korupsi tersebut dilakukan dengan menarik upeti dari lembaga penerima bantuan. Setiap lembaga harus menyetorkan 25 persen dari bantuan diterimanya kepada tersangka Juhairiyah.
Berdasar informasi tersebut, lembaga penerima bantuan dengan kategori rusak berat harus menyetorkan Rp 23.750.000 kepada Juhairiyah. Sebab, bantuan untuk kerusakan jenis itu adalah Rp 95 juta. Untuk bantuan kategori rusak ringan, upeti yang disetorkan kepada tersangka adalah Rp 20 juta. Sebab, bantuan untuk kategori tersebut mencapai Rp 80 juta. Untuk kategori rusak ringan itu, ada juga lembaga penerima yang mendapat bantuan Rp 50 juta. Jadi, setoran kepada tersangka hanyalah Rp 12,5 juta.
Penyetoran tersebut dilakukan lantaran tersangka yang menjabat sebagai Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Kasi Mapenda) Kemenag Pamekasan tidak bisa memotong bantuan secara sepihak. Sebab, dana bantuan itu diserahkan pemerintah pusat langsung melalui rekening-rekening lembaga penerima.
"Jelas ini salah. Sebab, tersangka (Juhairiyah, Red) telah menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan. Perbuatan tersangka itu merugikan negara," tegas Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Pamekasan Samiaji.
Kepada Jawa Pos Radar Madura, Samiaji menuturkan bahwa tidak semua lembaga penerima menyerahkan upeti kepada Juhairiyah. Tapi, bisa dikatakan mayoritas lembaga penerima menyerahkan upeti tersebut.
Pernyataan Samiaji itu berbeda dengan keterangan pelapor Zaenal Abidin beberapa bulan lalu saat melaporkan kasus tersebut ke Kejari Pamekasan. Saat itu Zaenal menjelaskan bahwa semua lembaga penerima memberikan upeti kepada Juhairiyah. Bahkan, dalam kasus itu, uang haram tersebut tidak hanya dinikmati Juhairiyah, tetapi juga Nurmaluddin yang saat itu menjabat sebagai kepala Kemenag Pamekasan.
Ketika disinggung terkait status Nurmaluddin yang masih sebagai saksi, Samiaji menanggapi dengan santai. Menurut dia, banyak suara di luar yang mengatakan demikian. Tetapi, lanjut dia, pihaknya bergerak dan bertindak berdasar fakta.
