Kemendagri Bantah Ingin Pisahkan Natuna dari Kepri

JAKARTA - Kementrian Dalam Negeri membantah telah menyiapkan konsep untuk menggabungkan Kabupaten Kepulauan Natuna di Kepulauan Riau, ke Provinsi Kalimantan Barat. Bantahan itu sebagai respon atas reaksi yang bergulir di Kepulauan Riau menyusul pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi yang menganggap Natuna lebih efektif jika bergabung ke Kalimantan Barat (Kalbar).

Juru bicara Kemendagri, Reydonnizar Moenek, menyatakan bahwa dalam Desain Besar Otonomi Daerah (Desertada) 2020-2025, pemerintah sama sekali tidak mengusung rencana untuk menggabungkan Natuna ke Kalbar, serta Pulau Berhala yang masih disengketakan ke Provinsi Jambi. Menurut Reydonnizar, Mendagri hanya menyampaikan contoh-contoh tentang opsi dalam Desertada khususnya penyesuaian daerah.

"Dalam Desertada itu opsi pemekaran, penggabungan dan penyesuaian. Nha Natuna itu hanya contoh tentang penyesuaian, tapi bukan kebijakan yang sudah kami putuskan. Itu hanya penggambaran. Jadi jangankan konsep, wacana pun tidak ada," ujar Reydonnizar kepada JPNN, Minggu (24/5).

Ditegaskannya, sampai saat ini koordinasi dan rentang kendali Natuna itu tetap di Provinsi Kepri. Selain itu, lanjut birokrat yang akrab dipanggil dengan nama Doni itu, menggabungkan satu daerah ke daerah lain juga bukan hal mudah.