Kemendagri Didesak Segera Lantik Kada Daerah-Daerah Ini

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri didesak segera melakukan pelantikan untuk mengisi jabatan kepala daerah yang kosong karena pejabat sebelumnya bermasalah dengan hukum atau meninggal dunia. Hal ini untuk menjaga stabilitas politik dan kelancaran pemerintahan daerah

Jabatan kepala daerah di sejumlah wilayah, seperti Bintan, Bekasi, dan Muara Enim, kini tengah kosong.

Akademisi Universitas Paramadina Hendri Satrio mengingatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera melantik kepala daerah definitif untuk wilayah-wilayah tersebut. 

Langkah ini memiliki dua tujuan. Pertama, menjaga stabilitas politik di wilayah tersebut.

"Ini tahun politik, 2022, 2023, 2024. Maka stabilitas politik di daerah itu harus dijaga. Salah satunya, kepemimpinan di daerah tak boleh kosong. Kepemimpinan kelengkapan pemerintahan daerah itu harus tetap ada," ujar Hendri, kepada wartawan, Jumat (22/7).

"Jadi kalau misal ada bupati, wali kota, gubernur yang kosong, harus segera dilantik oleh Kemendagri," imbuh founder lembaga survei KedaiKOPI ini.

Tujuan kedua, keta Hendri, agar tidak ada kekosongan pemerintahan yang membuat pemda tidak bisa bekerja maksimal.

"Apa dampak kekosongan pemerintahan? Sama seperti kendaraan tanpa sopir, larinya bisa ke mana-mana, pembangunan bisa mandek. Makanya harus segera diisi," tutur Hensat, sapaan akrabnya.