Kemendagri Diminta Segera Sikapi Penghentian Pencetakan e-KTP

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Rahadi Zakaria meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersikap tegas menyikapi penghentian pencetakan KTP elektronik (e-KTP) oleh PT Sandipala Artaputra (SAP). Terlebih lagi, alasan penghentian pencetakan e-TKP karena PT SAP tak dibayar oleh konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia.

"Ini domain Kemendagri. Jangan biarkan kekisruhan itu berlanjut. Kemendagri harus segera mengatasi penghentian pencetakan e-KTP," kata Rahadi Zakaria, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (23/5).

Diingatkannya pula, membiarkan penghentian pencetakan e-KTP akan berimbas pada program-program nasional lainnya. "Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 bisa terganggu. Kekisruhan ini jangan jadi kambing hitam nantinya," tegas politisi PDI-P itu.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR, Saleh Husein. "Masalahnya sudah jelas, PT SAP tidak mau mencetak karena terjadi tunggakan bayaran. Yang kita sesalkan Kemendagri tidak merasa dirugikan dengan sikap PT SAP itu," katanya.