Kemendagri Dorong Pemprov Kalbar Percepat Realisasi APBD

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan realisasi anggaran di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) untuk mendongkrak perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Tim Inspektorat Jendral (Itjen) Kemendagri dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) melakukan monitoring, evaluasi (monev) dan asisten ke Kalbar pada Rabu (10/08/22).

Tim Kemendagri terdiri dari Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw, Dirjen Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni, dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, dan Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Kemendagri Arsan Latif.

Selain itu, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Horas Maurits Panjaitan, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Muhammad Valiandra, dan Tim teknis Ditjen Bina Keuangan Daerah kuga tergabung dalam tim tersebut.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebut hingga 8 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda, realisasi belanja di Kalbar pada masing-masing kabupaten/kota masih rendah.

Tertinggi ada di Kabupaten Kubu Raya sebesar 36,68 persen, disusul dengan Kota Pontianak 33,05 persen, Kabupaten Ketapang 32,39 persen, dan Kabupaten Melawi 31,87 persen.

Pada tingkat Provinsi Kalimantan Barat, persentase realisasi belanjanya sebesar 31,29 persen dan paling rendah Kabupaten Sintang 4,83 persen.

“Menjadi perhatian pemerintah, Bapak Presiden, Ibu Menkeu, dan juga Bapak Mendagri sangat concern (akan hal) ini (untuk) mendorong agar belanja daerah ini bisa cepat terealisasi sehingga bisa mendongkrak ekonomi (perekonomian) dan juga bisa mensejahterakan masyarakat,” kata Fatoni dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (10/8).