Kemendagri Minta Pemda dan DPRD Kompak Membahas APBD

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Agus Fatoni meminta pemerintah daerah dan DPRD kompak membahas dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).  

"Pemerintah daerah harus kompak dan solid membahas dan menetapkan APBD, baik APBD urni maupun APBD perubahan," kata Fatoni, Jumat (5/8).

Fatoni menyampaikan itu saat Focus Group Discussion (FGD) Membedah APBD yang Efektif, Efisien, Akuntabel untuk Kemakmuran Rakyat di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. 

Fatoni mengatakan jika APBD tidak bisa disepakati bersama, maka kerugian akan dialami oleh pemda, DPRD, masyarakat.

“Kalau APBD tidak bsa disepakati bersama atau terlambat penetapannya, ibarat penyakit komplikasi dampaknya bisa ke mana-mana," ujar Fatoni.

Dia juga berpesan supaya pemda dan DPRD bisa menetapkan APBD tepat waktu setiap tahun. 

Menurutnya, penetapan APBD yang terlambat akan mengakibatkan keterlambatan pembangunan, pelayanan publik terhambat, serapan anggaran, penanganan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, APBD yang terlambat juga membuat daerah tidak mendapatkan dana insentif daerah (DID).