Kemendagri Minta Pemda Fokus Anggarkan Penanganan Inflasi, Begini Caranya

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni meminta pemerintah daerah (pemda) untuk berfokus menganggarkan penanganan dan pengendalian inflasi di daerah.

Hal tersebut disampaikan Fatoni saat menerima audiensi pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (3/10).

Fatoni menyebutkan penanganan inflasi bisa dilakukan melalui beberapa mekanisme penganggaran.

Penganggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai tugas dan fungsi langsung dapat menangani inflasi.

Apabila alokasi anggaran belum tersedia, pemda dapat menggunakan sebagian alokasi belanja tidak terduga (BTT) dengan menggeser anggaran melalui perubahan APBD.

"Anggaran penanganan inflasi juga dapat bersumber dari BTT dan bantuan sosial (bansos),” ucap Fatoni dalam keterangannya, Selasa (4/10).

Dia menyebutkan pemda dapat mengoptimalkan APBD untuk menangani dan mengendalikan inflasi seperti menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, serta kelancaran distribusi dan transportasi.

“Kemudian, kestabilan harga pangan dan ketersediaan bahan pangan dengan kerja sama antardaerah, termasuk memberikan bantuan sosial untuk masyarakat rentan," jelasnya.