Kemendagri Percepat Realisasi APBD & Penganggaran Penanganan Inflasi

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rakor Analisis Evaluasi (Anev) dan Asistensi Percepatan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) dan Penganggaran Penangan Inflasi.

Rakor di Kemendagri, Jakarta, Rabu (19/10) diikuti daerah dengan realisasi APBD terendah dan tertinggi, daerah dengan dana kas tersimpan di bank tertinggi dan daerah dengan inflasi tertinggi.

Rakor membahas solusi percepatan realisasi APBD, membahas penganggaran dan penanganan dampak inflasi dan pengunaan produk dalam negeri.

"Rakor ini penting dilaksanakan, selain menjadi ruang diskusi guna percepatan penyerapan APBD, penyiapan anggaran dalam pengendalian inflasi di daerah, sekaligus pembahasan penganggaran peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam rangka menyukseskan Bangga Buatan Indonesia," jelas Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni.

Fatoni mengatakan peserta rakor yang diundang sengaja dipilih, yaitu daerah yang realisasi APBDnya terendah dan tertinggi, daerah dengan inflasi tertinggi dan daerah dengan uang kas yang belum terpakai yang tertinggi.

Fatoni mengatakan rakor ini menjadi ruang diskusi untuk menemukan solusi percepatan realisasi APBD.

"Rakor ini juga sebagai Forum untuk melakukan analisis dan evaluasi (Anev), asistensi, inventarisasi dan mencari solusi permasalahan realisasi APBD," tegasnya.

"Jadi, hari ini bapak ibu seharian bisa bersama sama diskusi, akan ada masukan, saran, kemudian ada informasi penting dari narasumber. Kami berharap bapak dan ibu juga menyampaikan kepada kami, kesulitan dan masalah yang ada didaerah, dinamika yang ada didaerah, agar bisa kita diskusikan dan cari solusinya. Karena serapan anggaran yang rendah ini terus terjadi setiap tahun," tutur Fatoni.