Kemendagri: Perlu Ada Platform Satu Data untuk Kembangkan Wilayah Metropolitan Mamminasata

jpnn.com, SULAWESI SELATAN - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Adwil Kemendagri) melakukan koordinasi dan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda), mengenai pengembangan wilayah Metropolitan Mamminasata, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Makassar-Maros-Sugguminasa-Takalar.

Dirjen Adwil Kemendagri Syafrizal ZA mengatakan kebijakan tata ruang nasional akan mengarahkan Wilayah Metropolitan Mamminasata, sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan untuk Kawasan Indonesia Timur berskala internasional.

Beberapa sektor yang akan dikembangkan adalah perikanan, MICE (meeting, incentive, convention, dan exhibition), perdagangan-jasa, dan pusat distribusi.

“Untuk itu, dalam penanganannya memerlukan kolaborasi tiga level pemerintahan, yakni pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Tujuannya, memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/7).

Dirjen Adwil menyatakan pengembangan wilayah metropolitan harus dilakukan secara hati-hati karena ada banyak ekses dari kemajuan pesat suatu kota.

Persoalan umum yang kerap muncul, antara lain, pertumbuhan penduduk yang tak terkendali, kemiskinan, pengangguran, permukiman kumuh, kriminalitas, kemacetan, ketersedian lahan untuk usaha dan tempat tinggal, pengelolaan sampah, dan air bersih.

Roda perekonomian yang bergulir cepat akan mendorong berbagai pembangunan fisik, seperti gedung perkantoran, perumahan, area rekreasi, dan pusat perbelanjaan.