Kemendes PDTT dan Bupati Kukar Matangkan Rencana Program Ketahanan Pangan di Lahan Transmigrasi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima audiensi Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah beserta jajarannya di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (14/1).

Poin utama dalam pertemuan ini terkait dengan hak pengelolaan lahan (HPL) transmigrasi dan implementasi izin pelaksanaan transmigrasi (IPT) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Edi Damansyah dalam paparannya menyampaikan rencana pembangunan program ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan membangun pertanian. Edu berharap HPL transmigrasi dan IPT yang masih ada bisa dimanfaatkan kembali.

Menurut Edi, salah satu yang dikembangkan adalah komoditas jagung hibrida.

Sektor pertanian ini menjadi konsentrasi kami beberapa tahun ke depan melalui program revolusi jagung. Jadi, kalau dilihat dari SDGs Desa yang Pak Menteri arahkan itu, dari 18 fokus, dalam program revolusi jagung kami ada 4 fokus di sana. Desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pertumbuhan ekonomi desa merata dan kemitraan untuk pembangunan desa,” sambungnya.

Abdul Halim Iskandar merespons itu menyatakan akan mendukung upaya-upaya yang dilakukan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah tersebut.

"Kami support penuh Pak Bupati, kami akan upayakan semaksimal mungkin. Ini akan menjadi pemicu kami untuk menyelesaikan izin pelaksanaan transmigrasi. Yang penting masyarakatnya diuntungkan, itu saja,” kata sosok yang karib disapa Gus Menteri ini.

Ia menambahkan untuk segera merealisasikan itu semua, akan segera memangkas berbagai hal yang menghambat upaya-upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan tidak melanggar aturan-aturan yang ada.

Selain itu, Gus Menteri juga berpesan untuk melibatkan BUMDes maupun BUMDesma dalam membangun ketahanan pangan melalui program revolusi jagung ini.

"Memang kami minta dengan sangat agar melibatkan BUMDes. Nah, BUMDes itu bisa diperluas tidak hanya di tingkat desa, tapi juga di tingkat kecamatan, yaitu BUMDes Bersama atau BUMDesma,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam pertemuan ini Gus Menteri didampingi Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Aisyah Gamawati dan Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini. (*/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini: