Kemenko Perekonomian Ajak Perguruan Tinggi Dukung Aksesi Indonesia jadi Anggota OECD

Hal tersebut sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan pendapatan per kapita minimal USD 30.300 pada 2045 mendatang.

Kemenko Perekonomian selaku focal point dalam proses aksesi atau keanggotaan Indonesia dalam OECD terus berupaya memonitor perkembangan proses aksesi tersebut.
Adapun diskusi aksesi bagi Indonesia sendiri telah dibuka oleh OECD pada 20 Februari 2024.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS Ismi Dwi Astuti Nurhaeni juga menyampaikan turut mengajak civitas academica UNS untuk berpartisipasi secara aktif dan menyampaikan gagasan-gagasan baru dalam rangka kemajuan kerja sama ekonomi internasional, terutama terkait proses aksesi OECD yang dilakukan Pemerintah Indonesia.

Memasuki sesi materi, program kuliah tamu tersebut menghadirkan narsumber yakni Analis Kebijakan Keasdepan Kerja Sama Ekonomi Multilateral Adi Purwanto Nur Atmojo dan Kepala Program Studi Hubungan Internasional FISIP UNS Ign. Agung Satyawan.

Dalam sesi tersebut, kedua narasumber menyampaikan materi seputar perkembangan proses aksesi OECD Indonesia, termasuk rangkaian proses yang sudah dan harus dilalui Indonesia hingga manfaat yang dapat diperoleh Indonesia dari keanggotaan penuh di OECD.

Kedua narasumber juga sepakat bahwa bergabungnya Indonesia pada OECD merupakan salah satu jalan yang perlu dioptimalkan untuk melakukan transformasi struktural menuju Indonesia Emas 2045.

Melanjutkan antusiasme yang telah terlihat sejak awal kegiatan, sesi diskusi diwarnai dengan berbagai pertanyaan kritis mahasiswa.

Mulai dari implikasi keanggotaan OECD terhadap program pajak, jangka waktu yang diperlukan pada proses aksesi, manfaat yang diperoleh Indonesia sebagai key partner dan anggota penuh OECD, kesiapan pemerintah dan sektor privat dalam pemenuhan standar OECD, hingga upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. (mrk/jpnn)