Kemensos Mulai Siapkan Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada 2021

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial (Rehsos) menggelar kegiatan Penyusunan dan Sinkronisasi Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun anggaran (TA) 2021 di Bogor, Jawa Barat pada 14 Agustus 2020 lalu.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat mengatakan, kegiatan ini sebagai respons terhadap tindak lanjut implementasi dari regulasi sebagai turunan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Selain itu juga merespons arah baru kebijakan rehabilitasi sosial yang mengedepankan peran keluarga, komunitas dan masyarakat serta Lembaga Kesejahteraan Sosial. Platform ini disebut dengan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Penyandang Disabilitas.

“Saya mengapresiasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, atas respons cepatnya dalam menindaklanjuti arahan Menteri Sosial pada rapat koordinasi anggaran pekan lalu di Bandung (10/8)” kata Harry dalam keterangannya, Minggu (16/8).

Dirjen Rehsos juga menyampaikan, perubahan paradigma layanan rehabilitasi sosial yang menjadi landasan terbentuknya ATENSI yaitu mewujudkan layanan sosial yang bersifat terpadu, menjangkau seluruh warga, sistem yang komprehensif dan terstandardisasi, mengedepankan peran keluarga dan masyarakat, layanan sosial di lembaga bersifat temporer, serta sumber daya manusia profesional.

Reformasi kebijakan dan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas pasca-terbitnya regulasi turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan adanya platform baru kebijakan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang mengedepankan sinergitas peran keluarga, masyarakat, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI), serta adanya revitalisasi UPT disabilitas termasuk penyediaan aksesibilitas pada layanan balai.

“Pastikan semua bekerja berdasarkan data dan kondisi faktual sebagai dasar penyusunan program dan kebijakan, sehingga apa yang dikerjakan benar-benar dapat menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat sekarang ini,” tambah Harry.

Dia juga mengingatkan para peserta dari UPT agar kebijakan dan program yang disusun memperhatikan penerapan desain bangunan dan gedung yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, serta konsep ramah lingkungan.