Kementerian PUPR Alokasikan Rp 105 triliun Untuk Ketahanan Pangan

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kem-PUPR) mengalokasikan anggaran 2017 untuk mendukung tiga program prioritas nasional, yakni ketahanan air/pangan, konektivitas dan perumahan permukiman.

Pagu anggarannya kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, berdasarkan Surat Menteri Keuangan sebesar Rp 106,82 triliun dan mengalami penyesuaian sesuai nota keuangan menjadi Rp 105,56 triliun.

"Dukungan terhadap program kedaulatan pangan atau ketahanan air dilakukan melalui pembangunan sembilan bendungan baru dari target pembangunan 65 bendungan (termasuk 16 bendungan yang dilanjutkan dari masa pemerintahan sebelumnya) dalam periode 2015-2019. Secara keseluruhan dilaksanakan pembangunan 39 bendungan," kata Basuki di Jakarta, Sabtu (10/9).

Pembangunan sembilan waduk baru itu lanjutnya, dilakukan di Rukoh-Aceh, Lausimeme-Sumatera Utara, Komering II-Sumatera Selatan, Bener-Jawa Tengah, Sidan-Bali, Temef-NTT, Pamukkulu-Sulawesi Selatan, Way Apu-Maluku, Baliem-Papua.

Selain membangun waduk baru, Kem-PUPR juga akan membangun jaringan irigasi seluas 84 ribu hektar, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 323 ribu hektar, pembangunan 105 embung.

Kemudian pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir sepanjang 154 kilometer, serta peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air baku.

Selain itu, Basuki juga memastikan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pengamanan pantai sepanjang 21 kilometer, termasuk untuk penanganan Rob Semarang dan Pekalongan, yang kemarin mengganggu jalur mudik lebaran 2016.

"Untuk program konektivitas, pembangunan beberapa ruas jalan diteruskan sesuai dengan komitmen pemerintah yaitu pembangunan tol Trans Jawa, Trans Sumatera, dan Trans Papua yang saat ini tinggal 176,1 kilometer, serta pembangunan jalan di perbatasan Kalimantan, NTT dan Papua. Pembangunan jalan perbatasan, menjadi prioritas utama," tegasnya. (fas/jpnn)