Kementerian PUPR Dukung Program Kemenpar dengan Perbaiki Kualitas Homestay

“Dana maksimal per rumah mencapai Rp 15  juta dengan kriteria rumah rusak berat. Output kegiatan kami, rumah tesebut menjadi layak huni dan outcome-nya rumah tersebut bisa terhuni,” katanya.

Kementerian PUPR juga terus berupaya agar kegiatan terkait program infrastruktur dan perumahan bisa disinkronkan serta mendukung kegiatan di Kementerian lain seperti di Kementerian Pariwisata. Dengan adanya bedah rumah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas tempat tinggalnya sehingga dapat membantu menarik wisatawan untuk berkunjung sekaligus mendukung Program Satu Juta Rumah. 

“Salah satu syarat dari kami untuk dapat memperolehbbantuan stimulan adalah rumah dan tanah tersebut milik sendiri. Ini untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan penghasilan maksimal Rp 2,3 juta,” ungkapnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono juga ikut mengamini. Usai melakukan penandatanganan kerja sama antara Kementerian PUPR dan Bank BTN, dia menyampaikan bahwa bantuan stimulan atau bedah rumah dilakukan untuk meningkatkan kualitas rumah-rumah warga di sekitar lokasi destinasi wisata di Indonesia. 

“Jika rumah masyarakat kondisinya baik dan sanitasinya juga baik tentu bisa menjadi homestay-homastay baru yang dapat  menarik lebih banyak wisatawan untuk berkunjung,” katanya.

Sedangkan Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, BTN juga akan membiayai rumah-rumah penduduk yang dapat dijadikan sentra bisnis kepariwisataan di tiap destinasi. Menurutnya, kegiatan bedah rumah merupakan salah satu bagian dari Program Satu Juta Rumah.

Untuk melaksanakan program itu, BTN memberikan fasilitas pembangunan rumah di 10 destinasi wisata. Misalnya, di sekeliling 10 destinasi wisata dibangun rumah-rumah dan toko yang bisa menjual suvenir, restoran, dan lain sebagainya yang dibiayai melalui KPR (kredit pemilikan rumah).

Menpar Arief Yahya ikut happy melihat kekompakan Kementerian PUPR dan BTN dalam men-support program prioritas Kemenpar 2017. Rumah layak huni tadi, menurut Arief, bisa difungsikan sebagai penggerak ekonomi warga sekitar destinasi dengan disewakan kepada para wisatawan atau dijadikan tempat berjualan.