Kendala Dana tak Bisa Undur Pilkada

Selasa, 24 November 2009 – 20:36 WIB

JAKARTA -- Persiapan pilkada 2010 di sejumlah daerah terkendala persoalan anggaran. Muncul wacana, pilkada di daerah yang mengalami persoalan dana sebaiknya ditunda atau diundurkan saja waktunya. Hanya saja, pihak Depdagri secara tegas menyatakan, jadwal pelaksanaan pilkada tidak bisa diundur dengan alasan belum siapnya pendanaan. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Depdagri Saut Situmorang menjelaskan, sesuai Undang-Undang (UU) No.32 Tahun 2004, hanya ada tiga hal yang bisa mengundurkan jadwal pilkada, yakni bencana alam, kerusuhan, dan bila calon yang maju di pilkada baru satu pasang.

Dikatakan Saut, anggaran pilkada semestinya sudah dianggarkan di APBD daerah yang bersangkutan. "Jadi, rencana anggaran pembiayaan pilkada itu secara normatif diamanatkan undang-undang, harus disiapkan APBD. Itu prinsip. Dengan demikian, tak ada alasan untuk ditunda karena masalah dana," ujar Saut Situmorang di kantornya, Jakarta, Selasa (24/11).

Dia berharap, pihak KPUD sendiri dalam mengajukan anggaran ke pemda juga harus rasional. Jangan sampai anggaran yang diajukan untuk pilkada menggunakan standart pemilu atau pun pilpres 2009. Sebisa mungkin, standar pembiayaan harus menggunakan standart lokal dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. KPUD juga mesti pintar mengupayakan efisiensi. "Misalnya dalam rangka efisiensi, barangkali tak sedikit kotak suara pemilu presiden yang masih bisa dimanfaatkan kembali. Untuk seperti ini (kotak suara, red), tak perlu diajukan anggarannya," ujar Saut.

Dijelaskan Saut, dalam waktu dekat Mendagri Gamawan Fauzi akan meminta daftar inventarisasi kesiapan pilkada kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota yang di daerahnya akan menggelar pilkada tahun depan. Dalam waktu dekat, surat mendagri akan segera dikirim ke para kepala daerah itu. "Ini penting untuk memperoleh gambaran mengenai kesiapan di setiap daerah yang akan menggelar pilkada, termasuk kesiapan anggarannya," terang Saut.