Kenyataan Pahit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Terminasi Jadi Opsi Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berpotensi merugikan APBN baik jangka panjang dan pendek.

Pasalnya, penggunaan APBN menjadi indikasi bahwa secara bisnis pembangunan kereta cepat adalah proyek tidak layak.

"Pembengkakan biaya proyek yang cukup tinggi sebenarnya alarm bagi keberlanjutan Proyek Kereta Cepat," ujar Bhima kepada JPNN.com, Senin (11/10).

Ekonom itu menilai sejak awal pemerintah terlalu percaya diri mengedepankan model B to B (bussiness to bussiness) tanpa uang APBN dalam proyek tersebut.

"Ya enggak bisa, tanpa pandemi saja, memang pemerintah harus terlibat dalam G to B (Govermen to bussiness)," kata dia.

Bhima melihat dalam jangan pendek Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa menggangu alokasi APBN 2022.

Padahal, lanjut dia, pemerintah juga memiliki alokasi untuk perlindungan sosial, belanja rutin, hingga pembayaran bunga utang.

Kemudian, ditelaah dari sisi lain Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk KAI saja menyedot dana Rp 4,1 triliun. Angka itu bahkan baru bentuk PMN belum suntikan dana langsung ke proyeknya.