Kepala BKN Membandingkan Rekrutmen CPNS dengan Seleksi TNI

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengakui tahapan seleksi CPNS yang diterapkan selama ini belum maksimal mendeteksi paham radikalisme.

Para pelamar memang dites wawasan kebangsaan serta ada psikotes, tetapi belum bisa menggambarkan bebas radikalisme.

"Ini kelemahan dari sistem CPNS kita karena waktu untuk mendeteksi pelamar ini clear dari paham radikal, masih kurang," ungkap Bima dalam webinar menangkal radikalisme pada Aparatur Sipil Negara (ASN), Rabu (2/9).

Metode ini sangat berbeda dengan rekrutmen TNI yang benar-benar diuji calon prajuritnya bersih dari paham radikal.

Rekrutmen CPNS, hanya menyentil sedikit tentang radikalisme.

Kondisi inilah yang membuat banyak PNS yang terpapar radikalisme. Ini bisa dilihat dari opini-opini PNS di media sosial.

"Radikalisme di PNS sifatnya halus. Mereka tidak menunjukkan terang-terangan sikap radikalnya. Biasanya ketahuan PNS terpapar itu lewat statusnya di medsos. Baik itu di WhatsApp, FB, Instagram, Twitter," ucapnya.

Bima mengaku sampai harus rajin berselancar di medsos untuk memantau pergerakan PNS.