Kepala BPBD Bekasi Tersangka Korupsi Cadangan Beras

jpnn.com, BEKASI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi terus melakukan pengembangan kasus dugaan tindak penggelapan 100 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang merugikan negara Rp 1,8 miliar untuk korban banjir yang dilakukan oknum pejabat dan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi pada 2016 lalu.

Setelah menahan dua pegawai BPBD setempat berinisial SF (staf pelaksana BPBD Kota Bekasi) dan AD (Plh BPBD Kota Bekasi) di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Bulak Kapal, Bekasi Timur, Kota Bekasi, duar hari lalu kejaksaan kembali menetapkan tersangka baru, Kamis (15/11).

Tersangka baru itu adalah mantan kepala BPBD Kota Bekasi berinisial HI. ”Kami akan terus lakukan pengembangan kasus korupsi beras korban banjir ini. Satu orang lagi sudah kami tetapkan tersangka. Jadi kini ada tiga tersangka,” terang Kepala Kejari Bekasi Hermon Deskripto kepada INDOPOS, Kamis (15/11).

Menurutnya juga, guna menguak kasus korupsi itu kejaksaan sudah memeriksa 41 saksi. Hermon juga mengatakan, penyelidikan kasus penggelapan beras CBP itu dilakukan selama tiga bulan. ”Setelah 90 hari menyelidiki, hasilnya ada dugaan tindak pidana korupsi," ujarnya lagi.

Bahkan, kata dia juga, guna menguatkan dan mencari bukti baru, Kamis (15/11) pihaknya menerjunkan dua tim ke lapangan. Mereka disebar ke dua titik berbeda, pertama Perum Bulog Karawang, dan kedua Gudang Bulog yang ada di Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Bukan itu saja, kata Hermon, penyidik juga mendalami keterangan pedagang beras yang mendapat pasokan beras CBP dari Perum Bulog yang dijual para tersangka. Bila diketahui ada unsur kesengajaan, maka tidak menutup kemungkinan pedagang itu bisa dijerat.

"Kalau pedagang beras itu tahu beras itu milik Bulog dan masih diterimanya, maka bisa dianggap ada unsur kesengajaan,” cetusnya juga. Seperti pernah dimuat INDOPOS sehari sebelumnya, dua pegawai BPBD Kota Bekasi dijebloskan ke sel tahanan oleh Kejari Bekasi.

Peristiwa dugaan korupsi itu terjadi pada 2016 lalu, modusnya BPBD Kota Bekasi mengajukan permohonan CBP kepada Perum Bulog Karawang. Tindakan dua PNS Pemeritah Kota (Pemkot) Bekasi itu sebagai tindak lanjut penerbitan surat siaga bencana darurat banjir oleh Wali Kota Bekasi.