Kereta Jarak Jauh Tidak Disubsidi

Lebih lanjut, saat ini anggaran PSO masih dibahas antara Kemenhub dan DPR RI. Joyce mengatakan jika nantinya jumlah anggaran PSO yang disepakati besar, maka penghapusan subsidi itu tidak akan dilakukan.

Namun, lanjutnya, jika anggaran PSO yang ditetapkan lebih kecil dari tahun 2013, maka mau tidak mau subsidi akan dihapus. Dari data yang dihimpun tahun lalu PSO yang disepakati oleh DPR dan Kemenhub jumlahnya mencapai Rp 1,2 triliun.

Sementara itu, Direktur Lalu-lintas Kereta Api Ditjen Perkeretapian Kemenhub Hanggoro Budi Wiryawan ketika dikonfirmasi membenarkan adanya usulan itu. Dia menyatakan usulan penghapusan subsidi itu masih dimatangkan oleh Kemenhub dan DPR RI. "Kami masih rapat membahas usulan itu," jelasnya.

Menurut Hanggoro, kereta jarak jauh bukan kebutuhan sehari-hari. Karena hanya digunakan sekali dalam satu bulan. Sehingga dia memandang subsidi itu lebih tepat digeser ke KRL dan komuter. "KRL dan komuter justru sangat membutuhkan PSO," ucapnya.

Dia mencontohkan perbandingan dari segi jumlah penumpang. Dalam tiga tahun terakhir jumlah penumpang KA jarak jauh terus menurun. Pada tahun 2011 jumlahnya Rp 10.077.917 penumpang, tahun 2012 totalnya 6.656.114 orang dan pada tahun 2013 jumlahnya 3.845.119.

Sementara itu, penumpang KRL Ekonomi terus melonjak. Tahun 2011 totalnya 55.094.836 penumpang. Tahun 2012 turun menjadi 46.511.205 orang.

Namun pada tahun 2013 kembali naik menjadi 112.840.787 penumpang. "Kenaikan penumpang itu menjadi pertimbangan kami mengalihkan PSO ke KRL," terangnya.

Hanggoro melanjutkan, dengan pemindahan PSO itu nantinya akan ada perbaikan kualitas KRL dan komuter. Menurut dia perbaikan itu tidak hanya dalam segi penambahan frekuensi kereta api, pihaknya juga akan menambah jumlah gerbong serta destinasi. "Harapan kami bisa memfasilitasi penumpang KRL dan komuter," jelasnya. (aph)