Kesenjangan TPP Guru SMA/SMK Dikeluhkan

Bahkan, kata dia, surat tugas di mana harus bekerja atau sekolah mana yang harus dibina pun belum dikantongi para pengawas.

Yang paling penting, soal pelayanan murid yang hendak pindah sekolah saat ini masih mendatangi Disdik Kota Tasikmalaya.

“Masa orang tua murid yang mau memindahkan anaknya masih ke Disdik. Ya tidak akan dilayani. Sementara mereka masa harus ke Bandung. Kalau ada sekretariat atau kantor pelayanan seperti Unit Pelayanan Teknis kan bisa mengurus hal tersebut. Ini juga harus dipikirkan,” papar pria yang juga Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Kota Tasikmalaya ini.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) sekaligus Pengurus Musyawarah Kerja Pengawas (MKPS) SMK H Heki Hikmat SE MM menjelaskan adanya alih kelola ke provinsi menjadi harapan tersendiri bagi para penyelenggara perguruan swasta.

“Justru ini jadi semangat untuk kami. Dan harapan tidak ada lagi sekat antara SMA dan SMK apabila dikelola provinsi. Kita akan tabayun sambil berikhtiar agar kesejahteraan guru, dan lain sebagainya yang saat ini terjadi bisa diperbaiki oleh provinsi,” ujarnya. (igi)