Kesiapan Penyelenggara Pemilu Masih Diragukan

jpnn.com - JAKARTA - Besok (9/4) pemungutan suara pemilu legislatif (pileg) digelar untuk memilih wakil rakyat di DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Namun, sejumlah persoalan dinilai belum terselesaikan sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pemilu.

PDI Perjuangan sebagai salah satu kontestan pileg bahkan menyampaikan sejumlah catatan. Hal pertama yang jadi sorotan PDIP adalah masih adanya ketidaksiapan penyelenggara pemilu di beberapa daerah yang dikhawatirkan akan berimbas pada kurang terjaminnya hak pemilih.

“Ada beberapa potensi masalah yang muncul terkait dengan penyelenggaraan pemungutan suara, mulai dari surat  suara yang belum terdistribusikan ke TPS-TPS (tempat pemungutan suara, red), tidak siapnya TPS, tertukarnya surat suara, ketersediaan surat suara cadangan terutama bagi pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih, sampai pada keamanan kotak suara,” kata Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (7/4) malam.

Selain itu, Tjahjo juga meminta KPU bisa menjamin keamanan sistem teknologi informasi (TI) yang digunakan selama proses perhitungan suara. Menurutnya, jangan sampai ada satupun suara rakyat yang telah diberikan dalam pemilu hilang atau dimanipulasi demi kepentingan peningkatan suara pihak tertentu.

“Kami minta Bawaslu dan masyarakat luas untuk meningkatkan langkah-langkah pengawasan terhadap potensi kecurangan yang terjadi menjelang pemungutan suara, terutama penggunaan politik uang dan intimidasi kepada pemilih. PDI Perjuangan mengajak para pemilih untuk menjaga  pemilu  agar bersih dari kecurangan dengan mengawasi TPS-TPS, menjaga kotak suara dan mengawal proses perhitungan suara sampai selesai,” imbuh Tjahjo.

Selain soal persiapan penyelenggara pemilu dan potensi kecurangan, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu juga mengharapkan agar aparat keamanan menekan potensi meningkatnya kekerasan menjelang hingga pasca-pemungutan suara. Misalnya benturan massa antar-pendukung partai politik, termasuk kemungkinan aksi anarkistis dan intimidasi kepada pemilih maupun penyelenggara pemilu.

“Kami sangat berharap aparat keamanan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab konstitusionalnya secara profesional dan tidak memihak. Dengan demikian Pemilu 2014 benar-benar  bisa berjalan secara jujur dan adil,” imbuh Tjahjo.

Hal terakhir yang menjadi catatan PDIP adalah keberadaan lembaga-lembaga survei yang melakukan penghitungan. Tjahjo berharap lembaga survei bisa bersikap objektif, transparan dan bertanggungjawab kepada publik baik dari sisi metodologi maupun sumber dana.(ara/jpnn)