Ketua Bawaslu Dicurigai Bermain Politik

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, mendesak Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad untuk mundur dari jabatannya.

Alasan Said, langkah Bawalu menemui Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait persoalan kewenangan antar lembaga Bawaslu dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Selasa (24/9) kemarin, adalah sikap yang keliru dan bahkan memalukan.

"Ketua Bawaslu seperti orang yang tidak paham hukum. MK itu kan lembaga peradilan yang untuk menilai suatu perkara melalui proses persidangan, dan bukan melalui forum konsultasi," katanya di Jakarta, Jumat (27/9).

Pendapat hukum kata Said, baru bisa diberikan oleh MK setelah didahului proses pemeriksaan perkara.

"Kalau setiap perkara bisa diselesaikan melalui konsultasi, ya tidak perlu ada MK lagi. Ini yang keliru dipahami oleh Ketua Bawaslu. Jadi yang perlu diingat bahwa MK itu bukan kantor konsultan hukum," katanya.

Alasan lain, upaya meminta pendapat hukum dari MK menurut Said, menunjukkan Ketua Bawaslu tidak punya nyali berhadapan dengan DKPP di persidangan MK.

"Maksudnya, kalau memang Ketua Bawaslu merasa ada problem kewenangan di antara lembaganya dengan DKPP, mestinya dia ajukan secara formal permohonan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) kepada MK," katanya.

Langkah pengajuan inilah, kata Said, merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh UU yang bisa ditempuh Bawaslu. Namun kalau melalui forum konsultasi, itu sepihak. MK hanya bisa mendengar keluhan Bawaslu, sedangkan DKPP tidak mendapatkan kesempatan mengemukakan pendapat lembaganya.