Ketua DPP MIO Hadi Purwanto Minta Presiden Objektif Terhadap Oknum Pejabatnya

jpnn.com, JAKARTA - Isu hangat mengenai beberapa pejabat dalam Kabinet Presiden Jokowi yang menyomasi kalangan aktivis menjadi perbincangan nasional.

Banyak yang berpendapat bahwa pejabat negara tidak boleh menunjukkan sikap antikritik kepada rakyatnya sendiri. Apalagi mereka digaji oleh uang rakyat.

Ketua DPP MIO Hadi Purwanto mengatakan bahwa seharusnya pejabat negara tidak langsung melaporkan seseorang atas isu-isu yang tidak berkaitan dengan kinerja bernegara dari jabatan yang diembannya.

"Apalagi kalau isunya berkaitan dengan status pribadi dirinya yang dikait-kaitkan dengan jabatanya, hal ini sudah selayaknya disaring agar tidak menghasilkan persepsi-persepsi masyarakat," ujarnya, Minggu (2/10).

Pria yang juga diamanahkan sebagai Deputi Advokasi DPP LIRA ini menyoroti status pejabat-pejabat negara yang bersisian dengan bisnis.

"Berwirausaha tentunya boleh saja, toh awalnya sebelum menjadi pejabat mereka punya pekerjaan masing-masing. Namun ketika sudah menerima mandat, sebaiknya dilepas dan diurus orang lain agar tidak menjadi sorotan penggunaan kewenangan," katanya.

Hadi menambahkan, bagi para aktivis dan LSM yang menyoroti kinerja pejabat publik juga harus melakukan pendekatan yang konstruktif.

"Jangan melakukan langkah-langkah destruktif yang terkesan menelanjangi. Kita sama-sama ingin memperbaiki negara, kalau ada temuan, jangan langsung asal publish tanpa bukti, klarifikasi dan mediasi untuk menemukan solusi akan jadi langkah yang sangat baik," saran Hadi.