Ketua DPR Anggap Kerugian Negara Hanya Rp 1,7 Triliun

Marzuki Alie Bela Keputusan Bailout Century

Selasa, 19 Januari 2010 – 21:06 WIB

Ketua DPR Anggap Kerugian Negara Hanya Rp 1,7 Triliun - JPNN.COM

JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie menegaskan, ditolong atau tidak kondisi Bank Century saat itu pada akhirnya kerugian dana negara ternyata hanya sekitar Rp1,7 triliun. "Sisanya, sebesar Rp5 triliun untuk mengembalikan uang nasabah tetap menjadi kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," kata Marzuki Alie, di DPR Senayan Jakarta, Selasa (19/1), menanggapi hasil penyelidikan Pansus Century terhadap dua saksi masing-masing saksi Komisaris LPS Rudjito dan Ketua LPS Fuad Jaelani.

Mengutip keterangan Rudjito dan Fuad Jaelani, Marzuki Alie mengatakan, tadi kan dijelaskan kalau saat itu Bank Century ditutup maka LPS harus mengeluarkan sekitar Rp5 triliun untuk mengganti dana nasabah yang ada di Century. Itu perintah undang-undang kepada LPS. "Anggaplah uang itu uang hilang karena toh ditolong atau tidak uang itu akan hilang. Dengan demikian maka dari Rp6,7 triliun biaya yang dikeluarkan sebenarnya hanya Rp1,7 triliun. Sisanya Rp5 triliun jelas tanggung jawab LPS," ujar Marzuki Alie.

Jumlah dana Rp1,7 triliun itu, lanjutnya, belum bisa dimasukan dalam kategori dana negara hilang sebab masih ada aset Bank Century yang belum dihitung. "Jelas, aset tersebut tidak akan lari karena pemerintah telah membekukan aset Robert Tantular di dalam dan luar negeri. Dengan demikian klaim kerugian keuangan negara sebesar Rp1,7 triliun itu juga belum akurat karena aset Bank Century masih memiliki kemungkinan nilai tambah selama bank tersebut dikelola oleh LPS," jelasnya.

Hal terpenting untuk dijaga secara bersama dalam rangka penyelamatan aset, kata Marzuki adalah menjaga kondisi perekonomian Indonesia ke arah positif dan terbebas dari krisis yang sebenarnya melanda dunia itu. "COba kalau bank itu ditutup, Rp5 triliun keluar juga, sementara dampak dari penutupan itu bisa saja ekonomi Indonesia saat ini menjadi memburuk dan Indonesia benar-benar mengalami krisis seperti tahun 1998 lalu."