Ketua DPRD DKI Tuding Gubernur Anies Tabrak Banyak Tatanan

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai Gubernur Anies Baswedan merusak banyak tatanan kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. 

Prasetyo mencontohkan upaya Anies membatalkan hak guna bangunan (HGB) untuk pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta yang sudah disetujui era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Anies ingin membatalkan HGB tersebut dengan meminta bantuan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil. 

"Namanya HGB hargailah pemerintah. Presiden sudah memberikan sertifikat. Bagaimana kebijakan gubernur. Gubernur kan ada diskresi gubernur, jangan cari penyakit gubernur lama, ayo ke depan, ayo kerja," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (16/1).

Politikus PDI Perjuangan itu juga mencontohkan kebijakan Anies menutup Jalan Jati Baru Raya untuk pedagang kaki lima Pasar Tanah Abang. Kebijakan itu membuat kawasan Tanah Abang makin macet dan kumuh.

"Tanah Abang itu kan ikonnya Indonesia, ikonnya presiden. Tamu negara diajak ke situ. Ini kebanggaan presiden. Tapi sekarang kebijakannya begitu. Kalau saya Pak Anies, cari dahulu lahan terdekat yang baik, (PKL, red) dipindahkan sementara," kata dia.

Prasetyo menambahkan, saat ini kawasan Tanah Abang semrawut. Kemacetan di kawasan tersebut makin tak keruan sehingga membuat masyarakat sekitar tak nyaman. 

"Sekarang macetnya kayak apa. Saya takut kebijakan ini di seluruh pasar-pasar tradisional," jelasnya. 

Selain itu, Prasetyo juga mengkritik kebijakan Anies yang mencopot pagar pembatas taman di Monas, Jakarta Pusat. Padahal, kebijakan yang diberlakukan di era Sutiyoso menjadi gubernur DKI itu dipertahankan saat kepemimpinan Fauzi Bowo, Joko Widodo hingga Basuki T Purnama.