Ketua KPU Perintahkan Kebutuhan Logistik Dihitung Cermat

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Husni Kamil Manik, meminta semua satuan kerja (satker) KPU yang berjumlah 531 satker menuntaskan analisa kebutuhan logistik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebelum proses lelang dimulai.

“Semua satker diminta untuk menghitung secara cermat kebutuhan pengadaan logistik terutama kotak suara, bilik suara, sampul dan alat kelengkapan pemungutan suara,” ujarnya di Jakarta, Kamis  (19/9).

Khusus kotak suara dan bilik suara yang masih tersimpan di sejumlah gudang KPU di daerah, Husni meminta harus dicek kondisi terakhirnya, guna menentukan berapa barang yang masih dapat digunakan untuk Pemilu 2014.

“Hitung ulang semuanya. Jangan ada yang dilebih-lebihkan sehingga pengadaan logistik Pemilu 2014 benar-benar efisien,” ujarnya.

KPU kata Husni, merencanakan untuk pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2014 dalam satu paket pengadaan. Hal ini untuk memastikan semua logistik Pemilu yang diproduksi dan didistribusikan tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas dan hemat anggaran.

“Sebelum memproduksi logistik, kita harus benar-benar memastikan indeks penyelenggara, indek peserta dan kebutuhan untuk pembiayaan transportasi,” ujarnya.

Untuk penetapan besaran biaya transportasi di tingkat kabupaten/kota yang dikelola secara swakelola, harus mengacu kepada peraturan daerah (perda). Jika kebutuhan transportasi tidak sesuai dengan standar anggaran biaya yang tercantum dalam perda, maka KPU di daerah harus dapat melakukan langkah antisipasi.

“Buat peta dan beri indeks yang benar terhadap biaya transportasinya. Jelaskan moda transportasi apa yang dapat digunakan, berapa lama dan berapa biayanya. Kita seringkali tak menghitung kondisi-kondisi yang tak dapat diprediksi sehingga tidak menyiapkan tindakan antisipasi,” ujarnya.(gir/jpnn)