JPNN.com 
Ketua MPR Bamsoet Terima Penghargaan Yanda Satya Pemuda Pancasila
jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima penghargaan Yanda Satya Pemuda Pancasila atas dedikasinya dalam organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dan kiprahnya dalam membumikan Pancasila di tanah air, baik sebagai kader Pemuda Pancasila maupun sebagai pejabat negara dari mulai menjabat Ketua Komisi III DPR RI, Ketua DPR RI hingga kini sebagai Ketua MPR RI.
Penghargaan diberikan bersamaan dengan penandatanganan MoU kerjasama Pemuda Pancasila dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang akan menjadi tonggak sinergi positif antara lembaga pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan.
"Penghargaan Yanda Satya Pemuda Pancasila akan menjadi penyemangat bagi seluruh kader Pemuda Pancasila bahwa usaha dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila tak boleh kendur sampai kapanpun. Sebagaimana moto Pemuda Pancasila, 'Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang'," ujar Bamsoet dalam Penutupan Musyawarah Besar Pemuda Pancasila ke-60, di Jakarta, Senin, (28/10).
Penutupan Mubes Pemuda Pancasila ke-60 dilakukan Wapres K.H Mar'uf Amin. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka Mubes pada Sabtu (26/10).
Dalam acara tersebut juga sekaligus penyerahan kartu tanda anggota kehormatan dan kartu anggota luar biasa kepada Presiden Joko Widodo dan KH Mar’uf Amin.
“Dengan diterimanya kartu tanda anggota Pemuda Pancasila tersebut, maka Bapak Jokowi dan Bapak Mar’uf Amin telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar Pemuda Pancasila. Sehingga dengan demikian, kami kami secara organisasi ikut bertanggung jawab menjaga Pak Jokowi dan Pak Mar’uf Amin,” tegas Ketua Japto Umum Pemuda Pancasila Soerjoesoemarno. Hadir dalam pembukaan ini, selain Wapres Mar’ruf Amin, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga Ketua Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini berharap para kader Pemuda Pancasila memaksimalkan MoU tersebut sebagai bakti pengabdian kepada negeri.
Terkait dengan MoU dengan Kementerian Koperasi dan UKM, misalnya, harus dimaksimalkan untuk memberdayakan masyarakat kecil menjadi mandiri secara ekonomi.
