Ketua MPR RI Minta Pemerintah Majukan Industri Pertahanan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan peribahasa latin si vis pacem, para bellum yang berarti 'jika mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang.

Peribahasa ini bukan bermaksud menganjurkan perang sebagai sebuah keharusan.

Melainkan memperingatkan setiap bangsa negara untuk memajukan industri pertahanan nasional dalam menjaga kedaulatan, sehingga bisa menjamin perdamaian.

"PT Pindad sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menyiapkan kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) tak boleh lagi bergantung pada impor. Baik dalam bahan baku maupun amunisi," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker Leader Talks, Empat Pilar MPR RI dalam Industri Pertahanan, dilakukan secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (15/7).

"Sebagaimana disampaikan Wakil Komisaris Utama PT Pindad, Mayjen TNI (Purn) Sumardi, bahwa 80 persen amunisi PT Pindad masih tergantung impor. Menunjukan bangsa Indonesia belum berdaulat sepenuhnya terhadap sistem pertahanan negara. Karena itu, pengembangan sektor hulu dalam industri pertahanan seperti besi baja juga harus diperhatikan oleh pemerintah," imbuhnya.

Turut hadir jajaran PT Pindad antara lain Wakil Komisaris Utama Mayjen TNI (Purn) Sumardi, Komisaris Mayjen TNI (purn) Endang Sodik, Direktur Utama Abraham Mose, Direktur Keuangan dan Administrasi Wildan Arief, dan Sekretaris Perusahaan Tuning Rudyati. Hadir pula VP Pindad Corporate University Bayu Fiantoro dan Kadiv Hubungan Antar Lembaga Pindad Corporate University Biben.

Mantan Ketua DPR RI ini meyakini PT Pindad punya kemampuan lebih dari cukup untuk memproduksi Alutsista yang tak kalah hebat dibanding produk negara lain.

Sebagai contoh, Kontingen TNI Angkatan Darat di tahun 2019 untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut menjadi juara umum lomba menembak antarnegara di ajang Australian Army of Skill Arms at Meeting (AASAM). Lebih membanggakan lagi, mereka menggunakan senjata produksi PT Pindad.