Kewenangan Besar, DPR Ingin UU MK Direvisi

JAKARTA - Wakil Ketua Panitia Kerja Mafia Pemilihan Umum Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Ganjar Pranowo, mengatakan, bahwa banyak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu yang berujung pada munculnya polemik. Maka dari itu, ia menegaskan, bahwa pihaknya akan melakukan koreksi terhadap lembaga yang dipimpin Mahfud MD tersebut.

Hal ini diungkapkan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut kepada pers, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum, Selasa (13/9), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, terkait banyaknya laporan masyarakat mengenai kecurangan pemilu pada 2009 lalu. Kewenangan dalam Undang-undang, keputusan MK bersifat final dan mengikat sehingga mau tidak mau harus dijalankan.

"Sekarang suka tidak suka keputusan MK itu harus ditelan. Maka dari itu MK harus dikoreksi. Memangnya MK dewa? Tidak!," tegas Ganjar. Dia menegaskan, saat ini pihaknya mulai berpikir Undang-undang MK perlu untuk direvisi.

Panja Mafia Pemilu menurut dia, akan menghadirkan pihak-pihak terkait, soal laporan kecurangan pemilu. Termasuk pihak MK, akan dihadirkan kembali supaya pembahasan permasalahan dapat lebih baik. "Terkait putusan MK, kita perlu untuk menghadirkan MK kembali," katanya.